Ketika Agama di Nistakan: Dimana Negara?
Willi AshadiMahasiswa program doktor Ilmu Politik, Universitas Islam Internasional, IIUM, Kuala Lumpur, Malaysia Pada Ahad, 9 Agustus 2026, sebuah peristiwa
Willi AshadiMahasiswa program doktor Ilmu Politik, Universitas Islam Internasional, IIUM, Kuala Lumpur, Malaysia Pada Ahad, 9 Agustus 2026, sebuah peristiwa
Oleh: Dr. Riyan, M.Ag. Salah satu ukuran kemajuan sebuah negara bukan hanya seberapa besar pajak yang berhasil dipungut, melainkan bagaimana
Ketika Negara Mengejar Pajak dengan Pendekatan Aparat: Di Mana Batas Negara Hukum? Read Post »
Oleh: Muhadam (Ketua Harian MIPI) Korupsi bukan hanya mendekati tubir. Ia bahkan tak tersentuh dikedalaman. Mungkin itu pula, mengapa publik
Dr Susetya Herawati, ST, MSiPenggiat Ranah Tata Nilai Aliansi Kebangsaan Korea Selatan baru saja menampar kita semua lewat Netflix. Judulnya:
Tamparan dari Seoul untuk Meritokrasi Pendidikan Kita Read Post »
Oleh: Dr. Riyan, M.Ag. Dalam dunia internasional, diplomasi memang tidak bisa dijalankan dari balik meja semata. Seorang kepala negara perlu
Diplomasi atau Pemborosan? Menimbang Frekuensi Kunjungan Luar Negeri Presiden Read Post »
Oleh: Dr. Riyan, M.Ag Di negara demokrasi, kritik semestinya dianggap sebagai vitamin kekuasaan. Ia mungkin pahit, kadang menyengat, bahkan terasa
“Indonesia Gelap”, Sensitivitas Kekuasaan, dan Sindrom Anti-Kritik Presiden Read Post »
Relevansi Strategis bagi Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Geopolitik Global Dr. Andi Azikin, M.Si(Associate Professor Fakultas Politik Pemerintahan IPDN) Pendahuluan Dalam
Oleh: Dr. Suswanta Reshuffle kabinet kembali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, publik disuguhi pergantian pejabat yang begitu cepat—bahkan sebelum setengah
Reshuffle yang Terlalu Sering: Evaluasi Kinerja atau Gejala Ketidakstabilan Kekuasaan? Read Post »
Oleh: Dr. Suswanta Kasus penetapan Ketua Ombudsman RI sebagai tersangka dalam perkara korupsi tambang nikel di Sulawesi Tenggara seharusnya tidak
Korupsi yang Mengakar: Ketika Masalahnya Bukan Lagi Oknum, Melainkan Sistem Read Post »
Oleh. Muhadam Labolo Telah lama publik di Indonesia mempersoalkan, mengapa syarat pendidikan sebagai pejabat politik terlalu rendah. Menjadi anggota legislatif