Oleh: Dr. Riyan, M.Ag. (Peneliti MSPI – Masyarakat Sosial Politik Indonesia) Apa yang Sebenarnya Diperebutkan? Apa yang sebenarnya diperebutkan ketika
KETIKA XI DAN TRUMP BERUNDING, DI MANA POSISI NEGERI-NEGERI MUSLIM? Read Post »
Oleh: Dr. Riyan, M.Ag. (Peneliti MSPI – Masyarakat Sosial Politik Indonesia) Apa yang Seharusnya Ditemukan di Dalam Lapas? Apa yang
LAPAS, RUMAH MEWAH, DAN HANCURNYA MAKNA KEADILAN Read Post »
Oleh: Dr. Riyan, M.Ag. Salah satu ukuran kemajuan sebuah negara bukan hanya seberapa besar pajak yang berhasil dipungut, melainkan bagaimana
Ketika Negara Mengejar Pajak dengan Pendekatan Aparat: Di Mana Batas Negara Hukum? Read Post »
Oleh: Dr. Riyan, M.Ag. Idul Adha selalu menjadi momentum yang sarat makna. Ia bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi
Kurban Presiden atau Kurban Rakyat? Menimbang Etika Penggunaan Dana Publik untuk Ibadah Read Post »
Dr Riyan MAg (MSPI- Masyarakat Sosial Politik Indonesia) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Indonesia berencana menyiapkan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa
MENGAPA BANDARA KERTAJATI AKAN DIJADIKAN AMERIKA BENGKEL HERCULES C130 DI ASIA? Read Post »
Oleh: Dr. Riyan, M.Ag Wacana pemerintah untuk “menyortir” bahkan menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri memantik
Ketika Kampus Dipaksa Tunduk pada Industri: Pendidikan untuk Siapa? Read Post »
Oleh: Dr. Riyan, M.Ag Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Universitas Hasanuddin tampaknya, pada pandangan pertama, adalah kabar baik.
Kampus, Gizi, dan Kekuasaan: Di Mana Batas Independensi Akademik? Read Post »
Hasbi Aswar (Masyarakat Sosial Politik Indonesia) Rencana pemerintah Indonesia untuk mengirim sekitar 8.000 personel TNI ke Gaza di bawah payung
Oleh: Dr. Riyan, M.Ag (Peneliti MSPI – Masyarakat Sosial Politik Indonesia) Rencana relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo
Relokasi Warga Tesso Nilo Riau: Antara Hak Rakyat dan Konservasi Read Post »
Oleh: Reza Noormansyah Sumpah jabatan di atas kitab suci merupakan praktik institusional dalam tradisi politik Indonesia. Prosesi ini selain administratif-wajib,
