Dr. Susetya Herawati
Tim Ahli Penggiat Lingkungan Rumah Sopan, Anggota Aliansi Kebangsaan, Ranah Tata Nilai.
Indonesia adalah negara yang sangat akrab dengan bencana. Banjir, longsor, kebakaran, hingga wabah penyakit sering datang silih berganti. Sayangnya, kita masih terbiasa melihat bencana sebagai urusan alam semata. Padahal banyak bencana yang lahir dari ulah manusia sendiri. Salah satu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi paling sering diabaikan adalah masalah sampah.
Buku “PENGURANGAN RISIKO BENCANA” karya Susetya Herawati, 2023 menjelaskan bahwa risiko bencana terbentuk dari tiga unsur: ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Sampah menempati posisi ganda di sini. Ia menjadi ancaman ketika menyumbat aliran air dan memicu banjir. Ia juga menjadi faktor kerentanan ketika menumpuk pasca-bencana dan memunculkan penyakit. Bahkan di daerah perbukitan, tumpukan sampah organik dan plastik dapat membuat tanah tidak stabil dan meningkatkan risiko longsor.
Dengan kata lain, setiap kali kita membuang sampah sembarangan, kita sedang meningkatkan skor risiko bencana di lingkungan kita sendiri. Mengelola sampah berarti melakukan mitigasi paling dasar. Masalahnya, kesadaran itu belum merata. Dan di sinilah pendidikan memegang peran kunci.
Peran Masyarakat: Dari Penonton Jadi Pelaku Utama
Bencana tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah, TNI, Polri, atau relawan. Bencana dimulai dari rumah, dan karena itu penyelesaiannya juga harus dimulai dari masyarakat.
Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah ada di tiga level.
Pertama, level rumah tangga. Masyarakat adalah penghasil sampah terbesar. Jika di tingkat ini sudah ada pemilahan sampah organik dan anorganik, maka volume sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan lebih dari 50%. Kegiatan sederhana seperti kompos dari sisa dapur atau menjual sampah plastik ke bank sampah, punya dampak besar pada berkurangnya tumpukan di sungai dan gorong-gorong.
Kedua, level komunitas atau RW/RT. Ketika warga bersepakat membentuk bank sampah, jadwal kerja bakti membersihkan saluran air, atau membuat taman dari barang bekas, maka komunitas itu sedang membangun ketangguhan. Komunitas yang aktif mengelola sampah akan lebih cepat tanggap saat banjir datang, karena saluran sudah bersih dan jalur evakuasi tidak tertutup tumpukan sampah.
Ketiga, level pengawasan sosial. Masyarakat yang melek risiko akan berani menegur tetangga yang membuang sampah ke sungai. Mereka akan melaporkan TPS liar. Mereka akan jadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Tanpa peran ini, semua peraturan hanya jadi tulisan.
Namun, peran masyarakat ini tidak muncul dengan sendirinya. Ia harus dibentuk. Dan cara paling sistematis untuk membentuknya adalah lewat pendidikan formal di sekolah.
Pendidikan sebagai Kebijakan Preventif.
Dalam ilmu kebijakan publik, ada dua pendekatan: reaktif dan preventif. Selama ini kebijakan kebencanaan kita masih reaktif. Anggaran paling besar dihabiskan untuk evakuasi, dapur umum, dan perbaikan pasca-bencana. Padahal, jika kita mencegah dari hulu, kerugian bisa ditekan jauh lebih kecil.
Menjadikan Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sampah sebagai bagian dari kurikulum adalah bentuk kebijakan preventif paling efisien. Bayangkan, dalam 12 tahun pendidikan dasar dan menengah, satu generasi akan tumbuh dengan pemahaman bahwa membuang sampah sembarangan sama dengan mengundang banjir. Mereka akan terbiasa dengan praktik Reduce, Reuse, Recycle sejak SD.
Reduce adalah mengurangi. Siswa belajar membawa bekal dengan wadah sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, dan berpikir kritis sebelum membeli barang yang berlebihan.
Reuse adalah menggunakan kembali. Botol bekas jadi pot, kardus jadi media belajar, pakaian layak pakai disalurkan.
Recycle adalah mendaur ulang. Sampah organik diolah jadi kompos untuk kebun sekolah, sampah plastik disetor ke bank sampah sekolah. Dari sini lahir inovasi dan kemandirian siswa.
Tata Kota Tangguh Dimulai dari Sekolah.
Teori kota tangguh dari UN-Habitat menekankan bahwa kota yang kuat dibangun dari unit terkecil, yaitu individu dan komunitas. Sekolah adalah simpul penting. Jika kurikulum memuat materi ini, maka setiap sekolah bisa menjadi pusat ketangguhan di wilayahnya.
Sekolah bisa punya bank sampah, kebun kompos, peta rawan banjir buatan siswa, dan tim siaga bencana anak. Orang tua yang menjemput anak juga ikut terpapar edukasi. Lama-lama budaya ini menyebar ke kampung. Inilah cara mewujudkan gagasan dalam buku saya tentang menumbuhkan kemandirian, inovasi, dan karakter generasi milenial melalui potensi lokal. Potensi lokal itu bukan hanya kerajinan, tapi juga kemampuan mengelola risiko di lingkungan sendiri.
Selain itu, pendidikan ini membangun karakter Bela Negara versi lingkungan. Bela Negara tidak harus selalu memegang senjata. Merawat lingkungan, memastikan saluran air tidak tersumbat, dan melindungi tetangga dari banjir adalah bentuk bela negara yang sangat nyata.
Penutup: Memutus Rantai Bencana dari Hulu.
Bencana dan sampah adalah dua sisi dari koin yang sama: kelalaian kolektif. Kita tidak bisa terus menyalahkan hujan atau menyalahkan pemerintah. Kita juga harus melihat ke diri sendiri dan ke sistem pendidikan kita.
Memasukkan Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sampah ke dalam kurikulum, sambil menguatkan peran aktif masyarakat, adalah langkah tiga lapis. Pertama, ia adalah kebijakan publik preventif yang memutus rantai bencana dari hulu. Kedua, ia adalah praktik tata kota tangguh yang dimulai dari sekolah dan rumah. Ketiga, ia adalah investasi karakter jangka panjang untuk bangsa.
Jika kita menunda, maka tiap musim hujan kita akan mengulang narasi yang sama. Jalan tergenang, rumah terendam, lalu kita sibuk mencari siapa yang salah. Padahal jawabannya sudah ada sejak awal: di tempat sampah kita, dan di buku pelajaran anak-anak kita.
