Hasbi Aswar
Aksi mahasiswa mewarnai jalannya diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam. Diskusi tersebut dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Namun, dengan aksi mahasiswa tersebut, membuat acara itu dihentikan dan para pembicara pergi meninggalkan tempat kegiatan.
Kehadiran para pejabat untuk berdialog dengan publik sebenarnya dapat dibaca sebagai sinyal yang menggembirakan. Di tengah keresahan publik yang terus menghangat — mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pelemahan rupiah, gejala otoritarianisme rezim, hingga kenaikan harga BBM — kesediaan para pejabat untuk turun langsung ke kampus dapat dipahami sebagai upaya membuka ruang bicara dengan masyarakat.
Dalam bernegara yang sehat, dialog adalah jembatan antara negara dan warga untuk menjelaskan kebijakan, mendengar kritik, dan merespons kegelisahan rakyat. Itu layak diapresiasi. Sementera sikap tertutup dan anti-dialog akan memperdalam jurang ketidakpercayaan yang sudah terlanjur menganga.
Tapi peristiwa di UGM juga meninggalkan pelajaran yang tidak bisa diabaikan: dialog yang datang setelah kebijakan diputuskan sering kali dirasa sudah terlambat bahkan berpotensi dicurigai. Sejumlah kebijakan strategis dalam beberapa tahun terakhir lahir dengan proses konsultasi yang sempit. Akibatnya, ketika kritik mulai berdatangan dan pemerintah kemudian membuka ruang diskusi, publik tidak lagi melihatnya sebagai partisipasi yang bermakna tapi sebagai upaya mengelola reaksi atau bahkan membela serta mencari pembenaran atas keputusan yang sudah final.
Idealnya, partisipasi publik yang sejati semestinya hadir sebelum kebijakan dibuat, bukan sesudahnya. Sejak tahap perencanaan, pemerintah perlu membangun mekanisme konsultasi yang luas dan sungguh-sungguh melibatkan berbagai pihak: akademisi, kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, pelaku usaha, dan mereka yang paling terdampak. Hanya dengan cara itu sebuah kebijakan bisa mendapatkan legitimasi sosial yang kokoh.
Lebih dari itu, dialog tidak boleh berhenti pada tahap mendengar. Pemerintah perlu menunjukkan keberanian untuk mengakui ketika sebuah kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kritik publik tidak seharusnya direspons dengan stigma: menuduh pengkritik tidak nasionalis, antek asing, atau dianggap ingin mengganggu stabilitas. Pola semacam itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah lebih sibuk menjaga citra daripada menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya.
Bagi sebagian kalangan, kehadiran tiga pejabat di UGM kemarin berpotensi dibaca bukan lagi sebagai keterbukaan yang murni. Ada kecurigaan bahwa forum itu lebih merupakan cara mengelola kritik melalui pendekatan intelektual dan simbolik. Figur seperti Budiman Sudjatmiko — yang punya rekam jejak panjang sebagai aktivis dan simbol perlawanan terhadap otoritarianisme — kini dapat dibaca berbeda hari ini.
Kehadiran Budiman tidak lagi dipandang dengan semangat positif untuk kepentingan rakyat tapi, bagian dari strategi rezim untuk menjembatani sekaligus meredam kritik. Kesan ini bisa jadi ditangkap oleh para mahasiswa yang membuat kehadiran para tokoh publik menjadi ajang pelampiasan ketidakpercayaan mereka terhadap rezim yang berkuasa saat ini. Ini sebenarnya menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa masyarakat sudah semakin frustrasi dan sudah lelah dengan semua perkataan rezim saat ini.
Oleh sebab itu, seharusnya ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, bahwa untuk membangun kepercayaan publik agar mereka mau terbuka kepada kekuasaan dan menghargainya, bukan sekedar dengan mengirim tokoh-tokoh yang pandai berdebat dan berdiskusi, tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang sudah semakin tergerus itu. Dan kepercayaan tidak tumbuh dari seminar, dan berbagai forum diskusi tapi tumbuh dari konsistensi mendengar, kesiapan mengubah kebijakan yang bermasalah, keterbukaan terhadap kritik, dan keberanian mengakui kesalahan.
Oleh sebab itu, peristiwa di UGM bukan hanya tentang mahasiswa yang memprotes pejabat negara, Ini harus dipandang sebagai cerminan rasa kekesalan yang sudah lama terpendam dari publik kepada negara. Ini seharusnya menjadi ajang evaluasi pemerintah agar melibatkan publik lebih intensif lagi saat akan menyusun kebijakan-kebijakan strategis ke depan, termasuk mau mendengar, dan tidak anti kritik.
Dengan mengirim para elit itu berdialog di tengah tingginya tensi emosi publik terhadap pemerintah, penggerudukan, dan pengusiran para elit itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Dan ini bukanlah kesalahan sepenuhnya para demonstran itu, tapi pemerintahlah yang menjadi pemantik kemarahan dan perbuatan mereka.
