Oleh: Dr. Riyan, M.Ag. (Peneliti MSPI – Masyarakat Sosial Politik Indonesia)
Apa yang Sebenarnya Diperebutkan?
Apa yang sebenarnya diperebutkan ketika dua pemimpin negara besar duduk satu meja? Bukan sekadar tarif perdagangan. Bukan hanya Taiwan. Bukan pula semata-mata soal cip, mineral tanah jarang, atau kecerdasan buatan.
Di balik semua itu ada satu persoalan yang jauh lebih besar: siapa yang menentukan arah dunia? Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di Washington memperlihatkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan China bukanlah hubungan antara dua negara yang sedang mencari persahabatan. Keduanya sedang bernegosiasi untuk memastikan kepentingan masing-masing tetap terlindungi.
China ingin ruang bagi kebangkitannya sebagai kekuatan global tidak dibatasi Amerika. Washington, sebaliknya, tidak ingin memberikan konsesi strategis terlalu jauh kepada Beijing.
Maka, meskipun Xi disambut dengan upacara kenegaraan dan jamuan makan malam yang megah, sambutan itu tidak berarti Amerika menyerahkan apa yang diinginkan China. Begitu pula sebaliknya. Diplomasi tetap berjalan, tetapi kepentingan nasional tetap menjadi panglima.
Politik Internasional Adalah Politik Kepentingan
Di sinilah kita seharusnya belajar membaca politik internasional dengan lebih jernih. Hubungan antarnegara besar tidak dibangun atas dasar persahabatan, melainkan atas dasar kepentingan.
China berkepentingan mempertahankan akses pasar bagi ekspornya, melindungi kepentingan ekonominya, mengamankan pasokan teknologi, dan memastikan isu Taiwan tidak berkembang menjadi ancaman strategis terhadap kepentingannya.
Amerika pun memiliki kepentingannya sendiri.
Washington tidak begitu saja akan menyerahkan keunggulan teknologinya, membuka seluruh akses terhadap cip canggih, atau membiarkan Taiwan menjadi kartu yang sepenuhnya berada di tangan Beijing.
Teknologi Menjadi Arena Perebutan Pengaruh
Bahkan isu kecerdasan buatan yang tampak sebagai persoalan teknologi sebenarnya juga telah menjadi bagian dari persaingan kekuatan. AI bukan sekadar persoalan inovasi. Ia berkaitan dengan ekonomi, pertahanan, keamanan, industri, bahkan masa depan kekuatan sebuah negara.
Karena itu, ketika Xi mengatakan AI harus tetap berada di bawah kendali manusia, sementara di Amerika sendiri muncul perdebatan mengenai risiko ekstrem perkembangan AI, kita melihat bahwa teknologi telah berubah menjadi arena baru perebutan pengaruh global.
Mengapa Mereka Tetap Berunding?
Namun ada satu hal yang menarik. Di tengah perbedaan kepentingan yang begitu tajam, kedua negara tetap duduk dan berunding. Mengapa?
Karena masing-masing memahami bahwa kepentingan nasional tidak dapat dijaga hanya dengan retorika. China membutuhkan pasar dan stabilitas perdagangan. Amerika membutuhkan stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan posisi strategisnya. Mereka dapat berselisih keras, tetapi tetap bernegosiasi ketika terdapat kepentingan yang sama-sama harus dijaga.
Lalu Bagaimana dengan Negeri-Negeri Muslim?
Lalu bagaimana dengan negeri-negeri Muslim? Inilah pertanyaan yang jauh lebih penting bagi kita. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton ketika Amerika dan China menentukan arah permainan dunia. Lebih buruk lagi, jangan sampai kita menjadi pasar, sumber bahan mentah, konsumen teknologi, sekaligus arena perebutan pengaruh mereka.
Sebab bagi negara-negara besar, hubungan ekonomi tidak pernah benar-benar steril dari kepentingan strategis. Investasi dapat membawa modal. Perdagangan dapat membuka pasar. Teknologi dapat mempercepat pembangunan. Tetapi semuanya juga dapat menciptakan ketergantungan apabila sebuah negara tidak memiliki kemampuan menentukan arah ekonominya sendiri.
Indonesia di Tengah Persaingan Kekuatan Besar
Indonesia harus memahami persoalan ini. China memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Indonesia. Amerika juga memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang tidak kalah penting. Dalam situasi seperti ini, persoalannya bukan apakah kita harus membenci China atau memusuhi Amerika.
Bukan itu.
Persoalannya adalah apakah Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup untuk memastikan bahwa hubungan dengan kekuatan besar benar-benar menguntungkan kepentingan rakyatnya? Negara yang kuat tidak harus menolak semua kerja sama dengan negara lain. Tetapi negara yang kuat juga tidak menyerahkan keputusan strategisnya kepada negara lain.
Kekuasaan adalah Amanah
Di sinilah konsep amanah dalam Islam menjadi relevan. Kekuasaan bukan milik penguasa. Kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan.
Karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya pandai membangun hubungan baik dengan negara besar. Ia harus mampu memastikan bahwa hubungan tersebut tidak mengorbankan kepentingan rakyat, kedaulatan negara, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi bangsa yang lemah dan selalu mengikuti kehendak kekuatan lain. Sebaliknya, Islam menempatkan umat sebagai pihak yang memiliki kehormatan dan kemandirian.
Untuk Kepentingan Siapa Politik Luar Negeri Dijalankan?
Karena itu, politik luar negeri semestinya tidak berhenti pada pertanyaan: “Apa yang bisa kita dapatkan dari Amerika?” Atau: “Apa yang bisa kita dapatkan dari China?”
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: “Apa posisi kita sendiri, dan untuk kepentingan siapa seluruh hubungan internasional itu dijalankan?” Inilah yang sering hilang dalam politik negara-negara yang terlalu pragmatis.
Ketika China menawarkan investasi, kita melihat angka investasinya. Ketika Amerika menawarkan kerja sama, kita melihat nilai perdagangannya. Ketika negara besar menawarkan teknologi, kita melihat kemudahan yang diberikan. Tetapi kita sering lupa menghitung harga strategis di balik semuanya.
Ketergantungan Ekonomi dan Politik
Ketergantungan ekonomi dapat berubah menjadi ketergantungan politik. Ketergantungan teknologi dapat berubah menjadi ketergantungan strategis. Dan ketergantungan terhadap kekuatan besar pada akhirnya dapat mempersempit kebebasan sebuah negara dalam menentukan kebijakannya sendiri.
Karena itu, persoalan utama Indonesia bukan memilih berdiri di belakang Amerika atau China. Indonesia membutuhkan kemampuan untuk berdiri di atas kepentingannya sendiri.
Dan dalam perspektif Islam, kepentingan tersebut tidak boleh direduksi menjadi sekadar pertumbuhan ekonomi atau peningkatan investasi.
Kekayaan alam adalah amanah. Kekuasaan adalah amanah. Rakyat adalah amanah. Jika seluruhnya dikelola hanya dengan kalkulasi keuntungan jangka pendek, maka negara mungkin terlihat tumbuh, tetapi belum tentu menjadi kuat.
Pelajaran dari Pertemuan Xi dan Trump
Pertemuan Xi dan Trump seharusnya menjadi pelajaran penting. Dua kekuatan besar itu datang ke meja perundingan bukan untuk saling mengalahkan sepenuhnya, tetapi untuk memastikan kepentingannya tetap bertahan. Mereka memahami satu hal: politik internasional adalah arena kepentingan.
Lalu pertanyaannya, apakah negeri-negeri Muslim juga memahami hal yang sama? Ataukah kita masih sibuk menjadi pasar bagi produk mereka, sumber bahan mentah bagi industrinya, dan medan pertarungan pengaruh di antara keduanya?
Negeri-Negeri Muslim Membutuhkan Pemimpin dengan Visi Global
Dunia sedang berubah. Pusat-pusat kekuatan sedang bergeser. Teknologi menjadi senjata baru. Perdagangan menjadi instrumen tekanan. Investasi menjadi alat pengaruh. Dan diplomasi menjadi arena untuk mempertahankan kepentingan nasional.
Dalam situasi seperti itu, negeri-negeri Muslim membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar memiliki keberanian berbicara keras, tetapi memiliki visi global, keberanian politik, kemampuan membaca peta kekuatan dunia, serta landasan nilai yang jelas. Sebab menjadi pemimpin bukan sekadar persoalan mampu menghadapi lawan.
Yang lebih penting adalah mampu menentukan ke mana bangsanya hendak dibawa.
Jika tidak, ketika Xi dan Trump sedang menentukan masa depan hubungan Amerika–China, kita mungkin hanya menjadi penonton. Atau lebih buruk lagi, menjadi objek yang diperebutkan. Dan sejarah selalu memberikan pelajaran yang sama: bangsa yang tidak menentukan arah politiknya sendiri, pada akhirnya akan diarahkan oleh kepentingan bangsa lain.
