Mengurai Krisis Penyadapan dan Tata Kelola Kekuasaan dalam Perspektif Islam

Prof. Dr. Suswanta, M.Si.
Guru Besar Analis Politik Kontemporer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan jajaran pemerintah yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs menyisakan persoalan yang jauh lebih serius dari sekadar pelanggaran prosedur teknis. Di balik skandal ini, terindikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan negara yang bersumber dari dalam institusi penegak hukum sendiri.

Peristiwa tersebut membuka enam krisis mendasar di tubuh kepolisian. Pertama, krisis kontrol kekuasaan, di mana aparat dengan kewenangan khusus diduga dapat menggunakannya tanpa mekanisme persetujuan dan pengawasan yang efektif, sehingga memunculkan potensi kekuasaan yang tidak terkendali. Kedua, penyimpangan fungsi institusi, sebab fasilitas penyadapan yang digunakan di luar kepentingan penyidikan yang sah jelas mengkhianati mandat kepolisian sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Ketiga, munculnya potensi konflik kepentingan dan jaringan kekuasaan. Informasi hasil penyadapan sangat rentan dijadikan instrumen untuk memengaruhi keputusan, mengendalikan aktor politik, maupun melindungi kepentingan tertentu—kendati motif semacam ini masih wajib dibuktikan secara hukum. Keempat, meluasnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Sasaran penyadapan turut menjangkau jurnalis, aktivis, LSM, politisi, hingga pengusaha menandakan bahwa persoalan ini sudah mengancam ruang privasi warga dan kebebasan pers.

Kelima, potensi manipulasi dan penghilangan barang bukti. Dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 lalu memicu keraguan serius atas integritas pengelolaan data sekaligus mengindikasikan adanya upaya menutupi praktik ilegal. Keenam, krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ketika aparat yang seharusnya menjaga hukum justru diduga melanggar hukum, legitimasi institusi ikut dipertaruhkan. Klaim bahwa tindakan tersebut murni perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi tetap harus dibuktikan lewat pemeriksaan yang independen dan transparan.

Untuk mengurai benang kusut persoalan ini secara tuntas, proses pengusutan wajib menjawab tiga pertanyaan fundamental: siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan siapa penyadapan dilakukan, serta ke mana hasil penyadapan tersebut disalurkan dan bagaimana pemanfaatannya. Jawaban atas ketiga pertanyaan ini sangat krusial guna mengungkap rantai komando dan mencegah terbentuknya fenomena state within a state—sebuah kondisi berbahaya ketika segelintir aktor di dalam institusi negara memiliki akses, informasi, dan kekuasaan yang berjalan di luar kendali presiden.

Dalam perspektif Islam, penyelesaian skandal penyadapan ilegal oleh aparat negara tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan menuntut pembenahan moral, hukum, dan kelembagaan secara menyeluruh. Islam meletakkan kekuasaan sebagai amanah, bukan hak istimewa untuk mengawasi atau mengendalikan orang lain. Prinsip amanah sebagaimana termaktub dalam QS an-Nisa ayat 58 menegaskan bahwa setiap kewenangan harus dipertanggungjawabkan, sehingga fasilitas negara haram digunakan di luar dasar hukum dan tujuan yang sah.

Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik tajassus atau mencari-cari kesalahan dan mengintai urusan pribadi orang lain tanpa dasar hukum yang jelas, sebagaimana diperingatkan dalam QS al-Hujurat ayat 12. Meski penyadapan untuk mengungkap kejahatan tetap dimungkinkan secara syariat, praktik tersebut harus tunduk pada kebutuhan yang jelas dan pengawasan ketat agar tidak berubah menjadi alat intimidasi maupun pemerasan politik. Penegakan hukumnya pun harus berpijak pada prinsip keadilan yang setara (QS an-Nisa: 135), di mana tidak boleh ada pejabat tinggi yang kebal hukum akibat pangkat atau kedekatan politik.

Di sisi lain, proses penyelidikan wajib mengedepankan prinsip tabayyun (QS al-Hujurat: 6) melalui pemeriksaan forensik digital dan penelusuran rantai komando secara cermat sebelum menjatuhkan vonis bersalah. Mekanisme pengawasannya pun harus diperkuat melalui konsep syura dan hisbah (QS asy-Syura: 38), yakni tidak hanya bergantung pada kontrol internal kepolisian, tetapi juga melibatkan pengawasan aktif dari DPR, Kompolnas, lembaga independen, peradilan, media, serta masyarakat sipil.

Pada akhirnya, keseluruhan langkah perbaikan ini bermuara pada maqasid al-syariah yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, harta, agama, dan kehormatan manusia sebagai tujuan utama. Dengan demikian, tata kelola kekuasaan negara tidak boleh sekadar bergantung pada kesalehan individual aparatnya, tetapi juga harus ditopang oleh desain sistem yang transparan, akuntabel, adil, dan menghormati martabat kemanusiaan.

Scroll to Top