Dr. Riyan, M.Ag
Kelas menengah di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Penguasaan ekonomi oleh segelintir individu telah menggerus kelompok ini, sebuah fenomena yang tidak hanya sebatas angka, tetapi mencerminkan krisis dalam sistem demokrasi. Alih-alih mencerminkan suara rakyat, kebijakan yang ada justru lebih menguntungkan 1% elit yang berkuasa.
Indonesia dikendalikan oleh sedikit orang—sekitar 21 individu yang menggerakkan roda politik dan ekonomi. Di antara mereka terdapat ketua partai, oligark, presiden, dan ketua Mahkamah Konstitusi. Ketika kebijakan publik dikeluarkan, terlihat jelas bahwa kepentingan mereka lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan kelas menengah dan masyarakat luas.
Demokrasi seharusnya berfungsi “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanyalah sebuah ilusi. Ekonomi dan politik sering kali menghasilkan dominasi oleh segelintir elit. Hal ini menyibak ketidakadilan ekonomi yang terus meningkat, di mana kebijakan tidak memihak kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, keuntungan dalam pengelolaan ekonomi dan politik sering menjauhi nilai-nilai spiritual, termasuk etika dan moral. Ketika kekuasaan terpusat pada segelintir orang, potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah sering kali lebih bersifat politis daripada substantif. Dalam konteks ini, kelas menengah sering kali terabaikan karena fokus pemerintah cenderung pada kelompok bawah yang lebih mudah dijangkau melalui bantuan.
Kebijakan yang diambil oleh rezim saat ini mencerminkan karakter populisme otoritarian. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan, pemerintah lebih memilih memberikan bantuan kepada masyarakat yang rentan daripada memperhatikan kebutuhan kelas menengah. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan yang semakin melebar.
Penting untuk menghidupkan kembali peran kelas menengah dalam perekonomian dan politik Indonesia. Kelas menengah adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan yang adil dan merata perlu diperjuangkan, serta memastikan bahwa suara kelas menengah didengar dalam proses pengambilan keputusan.
Kita harus kembali pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan dan ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elit. Kesadaran dan upaya kolektif dapat membangun kembali kelas menengah yang kuat dan berdaya, demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Melalui langkah-langkah kecil dalam komunitas hingga perubahan yang lebih besar, peran penting kelas menengah dapat menginspirasi perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan yang hakiki.
