Oleh: Dr. Riyan, M.Ag.
Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet zaken, yang kabarnya akan didominasi oleh kalangan profesional, menarik perhatian publik. Kabinet zaken, istilah dari bahasa Belanda, merujuk pada tim menteri yang tidak berasal dari politisi, melainkan dari kalangan ahli yang menangani urusan pemerintahan secara profesional. Ide ini terlihat menarik di atas kertas, namun, benarkah hal ini dapat terwujud dalam realitas politik Indonesia?
Wacana kabinet zaken ini lebih tampak sebagai sebuah gimik politik daripada sebuah rencana yang akan dieksekusi secara serius. Salah satu alasan utama adalah besarnya dukungan partai politik yang berada di belakang kemenangan Prabowo dalam pemilu. Dukungan besar ini tentu menuntut “balas jasa” berupa jabatan menteri atau posisi strategis lainnya di kabinet. Sulit membayangkan bahwa kabinet mendatang akan sepenuhnya diisi oleh kalangan profesional yang bebas dari kepentingan partai.
Dominasi Koalisi Politik: Kebutuhan yang Tak Terelakkan
Kemenangan Prabowo-Gibran pada pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dari dukungan koalisi besar yang terdiri dari partai-partai politik seperti Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, dan partai lainnya. Ketika 58% suara dalam pemilu berasal dari basis dukungan partai, maka akan sangat sulit bagi Prabowo untuk mengabaikan partai-partai ini dalam penyusunan kabinet. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa pengakomodasian partai-partai koalisi dalam kabinet adalah hal yang lazim dilakukan untuk menjaga stabilitas politik.
Dukungan ini tidak gratis. Partai-partai yang telah bergabung dengan Prabowo-Gibran tentu mengharapkan kompensasi dalam bentuk jatah kursi menteri. Apalagi, beberapa partai yang dulunya menjadi oposisi, kini berpindah dukungan. Misalnya, Demokrat dan PPP yang sebelumnya bersikap kritis terhadap Prabowo, sekarang bergabung dalam koalisi pendukungnya. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan bahwa narasi kabinet zaken mungkin hanya sebatas retorika politik.
Selain itu, revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang disetujui DPR semakin membuka peluang bagi presiden terpilih untuk menambah jumlah kementerian di luar batas yang sebelumnya ditetapkan, yaitu 34 kementerian. Dengan adanya keleluasaan ini, Prabowo dapat membentuk kabinet yang lebih besar untuk mengakomodasi tuntutan koalisi.
Jokowi dan Janji Kabinet Zaken: Sejarah Berulang?
Jika kita kembali mengingat janji kampanye Presiden Joko Widodo pada 2014, Jokowi juga pernah menggaungkan ide serupa, yaitu kabinet zaken dalam kerangka Nawacita. Namun, pada kenyataannya, kabinet Jokowi akhirnya diisi oleh politisi yang mewakili kepentingan partai-partai koalisi. Kepentingan rakyat seringkali terpinggirkan oleh kebijakan yang mendukung oligarki, seperti revisi UU Cipta Kerja yang banyak dikritik sebagai lebih menguntungkan pengusaha daripada buruh.
Pengulangan pola serupa tampaknya mulai terlihat dalam koalisi Prabowo-Gibran. Narasi kabinet zaken mengingatkan kita pada pencitraan politik Jokowi yang berusaha meraih simpati publik dengan menjanjikan pemerintahan yang lebih profesional dan bebas dari kepentingan partai. Namun, pada akhirnya, kabinet Jokowi dipenuhi dengan politisi dan elit yang lebih fokus pada kepentingan oligarki ketimbang rakyat.
Pragmatism in Politics: Antara Harapan dan Realita
Demokrasi memang sering menawarkan harapan, namun sering kali realitanya tidak sejalan dengan apa yang dijanjikan. Dalam konteks Indonesia, dua pilar utama demokrasi seringkali tidak berjalan sesuai teori. Pertama, klaim bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sering terbantahkan oleh kenyataan bahwa keputusan politik lebih dipengaruhi oleh pemodal besar. Kedua, meski dikatakan kekuasaan ada di tangan rakyat, dalam praktiknya kekuasaan seringkali hanya dikuasai oleh segelintir elit politik dan oligarki.
Tidak mengherankan jika rakyat sering merasa kecewa dengan hasil pemilu atau janji-janji politik yang tidak terealisasi. Dalam kasus kabinet zaken, narasi ini tampaknya lebih bertujuan untuk menciptakan harapan di masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo akan berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Namun, melihat besarnya pragmatisme politik dan tekanan dari partai-partai koalisi, kabinet zaken ini mungkin hanya akan menjadi sebuah fantasi.
Apa yang Bisa Diharapkan dari Kabinet Prabowo?
Masyarakat tentu berharap banyak pada pemerintahan yang baru, terutama dalam hal perbaikan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, jika kita belajar dari sejarah politik Indonesia, janji-janji kabinet zaken atau pemerintah yang profesional sering kali sulit terealisasi karena berbagai kepentingan politik yang saling berkelindan.
Koalisi besar yang mendukung Prabowo-Gibran, termasuk mantan partai oposisi, menandakan bahwa penyusunan kabinet akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan partai-partai tersebut. Ini membuat kemungkinan terwujudnya kabinet yang sepenuhnya diisi oleh kalangan profesional menjadi sangat kecil. Selain itu, pragmatisme politik yang sudah mendarah daging dalam sistem demokrasi kita juga menjadi penghalang utama.
Dengan situasi politik yang ada, kita perlu mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu berharap pada janji kabinet zaken atau janji-janji lain yang disampaikan dalam masa kampanye. Rakyat harus tetap bersikap kritis dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jangan mudah terbuai oleh narasi-narasi politik yang indah, tetapi kosong di dalamnya.
Masyarakat perlu terus memantau proses penyusunan kabinet dan mengawal kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Jika tidak, kita hanya akan kembali terjebak dalam siklus politik yang mengecewakan, di mana janji-janji manis pemilu tidak pernah benar-benar terwujud.
Kita perlu menyadari bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan rakyat yang berani bersuara dan menuntut pemerintahan yang benar-benar berpihak pada kepentingan mereka, bukan pada kepentingan elit atau oligarki. Sebab, pada akhirnya, politik bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk kemaslahatan bersama.
