Board of Peace (BoP) yang diinisasi oleh Amerika Serikat bukanlah dalam rangka menciptakan perdamaian bagi Palestina, kecuali sebagai kebutuhan strategis untuk mengamankan kepentingan keamanan Israel dan agenda imperial AS di Timur Tengah. Lembaga ini dibentuk di tengah kegagalan total Israel – AS menghancurkan perlawanan Gaza secara militer dan politik.
Sementara itu, negara-negara yang dilibatkan termasuk beberapa negara Muslim di Timur Tengah, Pakistan, dan Indonesia lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik, untuk menciptakan kesan bahwa agenda ini didukung dunia Islam. Padahal, keterlibatan mereka tidak mengubah fakta bahwa AS tetap menjadi penopang utama kejahatan Israel, baik melalui dukungan politik tanpa syarat dan bantuan militer.
Oleh sebab itu, Board of Peace tidak lain sebagai bagian dari strategi AS untuk memastikan perlawanan Gaza terhadap Israel bisa betul-betul dihancurkan, agar wilayah Gaza menjadi wilayah aman untuk kepentingan Israel dan kepentingan kapitalisme global AS. Pasca gencatan senjata 2025 saja, pembunuhan warga Palestina tetap berlangsung, dengan korban mencapai ratusan yang meninggal dan lebih seribu orang yang terluka dalam berbagai serangan, penembakan, dan blokade yang berkelanjutan.
Pilihan Trump membentuk Board of Peace di luar mekanisme PBB mudah dipahami. Selama genosida Gaza terjadi sejak tahun 2023, PBB justru menjadi hambatan bagi AS dan Israel melalui berbagai resolusi Majelis Umum yang tidak menguntungkan mereka; laporan komite dan badan-badan PBB yang membuka kejahatan Zionis dengan dukungan AS. Karena itu, BoP ini dibentuk sebagai cara Trump untuk mendapatkan legitimasinya yang terlihat seolah-olah multilateral padahal targetnya jelas sebagai upaya mengamankan kepentingan Zionisme dan kepentingan AS.
Sayangnya, tidak banyak negara yang berani bersuara tegas terhadap rekayasa ini. Semestinya komunitas internasional dan publik dunia mengambil sikap jelas: menekan AS dan rezim Zionis melalui narasi tanpa henti, sanksi nyata, hingga ancaman boikot politik dan ekonomi terhadap negara-negara penopang genosida Gaza.
Langkah ini memang berisiko memicu eskalasi, mulai dari perang tarif hingga tekanan politik dan militer ala Trump. Namun, risiko itu wajib diambil jika dunia masih ingin menunjukkan bahwa keadilan dan kemanusiaan masih bisa menantang kejahatan global.
Sikap Indonesia juga sangat disayangkan yang dengan mudahnya terlibat dalam proyek yang jelas-jelas bermotifkan kejahatan, penjajahan dan genosida. Mungkin karena kepentingan ekonomi dan menjaga hubungan baik dengan AS dan negara-negara Eropa. Tapi perlu dicatat bahwa ini akan menjadi warisan sejarah buruk Indonesia di bawah rezim saat ini, serta mencederai nilai kemanusiaan dan amanah konstitusi negara kita.
Pemerintah masih punya waktu untuk menarik diri dan tidak terlibat dalam proyek sarat kejahatan ini
Masyarakat Sosial Politik Indonesia
