Hasbi Aswar (Pengurus Masyarakat Sosial Politik Indonesia)
Operasi militer Amerika Serikat yang menyeret Presiden Venezuela Nicolás Maduro keluar dari Caracas menandakan salah satu tindakan paling kontroversial di awal 2026. Pemerintahan Donald Trump menangkap Maduro tanpa persetujuan Venezuela dan tanpa mandat internasional, lalu membawanya ke pengadilan federal di New York dengan tuduhan narkoterorisme, perdagangan kokain, dan kepemilikan senjata berat. Maduro menolak semua dakwaan dan menyebut bahwa ia diculik oleh negara asing, klaim yang tak sulit dipercaya mengingat proses yang ditempuh AS sejak awal memang sarat pelanggaran hukum internasional.
Masalah terbesar bukan soal benar atau salahnya Maduro, tetapi cara Amerika Serikat bertindak: sepihak, tanpa jalur PBB, dan mengabaikan prinsip dasar kedaulatan yang selama ini justru dijadikan standar moral oleh AS sendiri. Tindakan semacam ini menghidupkan kembali pola hubungan internasional ala awal abad ke-20, ketika negara kuat bebas melakukan apa pun demi kepentingannya. Padahal dunia modern seharusnya sudah bergerak menuju penyelesaian konflik melalui hukum, multilateralisme, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Sikap koboi terhadap Venezuela ini bukan tanpa preseden. AS telah memiliki sejarah panjang menggulingkan atau melemahkan rezim di Timur Tengah dan Amerika Latin ketika kepentingannya terancam. Di Iran pada 1953, CIA menggulingkan Perdana Menteri Mossadegh setelah ia menasionalisasi perusahaan minyak Inggris. Pada 2003, invasi ke Irak berujung pada tumbangnya Saddam Hussein, dengan latar kepentingan minyak dan penataan ulang kawasan. Libya menyusul pada 2011 melalui operasi menjatuhkan Muammar Gaddafi.
Di Amerika Latin, polanya lebih panjang lagi. Guatemala pada 1954 menjadi contoh klasik ketika pemerintah sah Jacobo Árbenz digulingkan demi kepentingan perusahaan Amerika. Pada 1973, Salvador Allende yang terpilih demokratis di Chili dijatuhkan melalui kudeta yang didukung Washington. Pada 1980-an, AS mendanai kelompok Kontra untuk melemahkan pemerintahan kiri di Nikaragua. Dan sejak era Hugo Chávez, Venezuela pun tak lepas dari tekanan, sanksi, dan upaya delegitimasi yang bermuara pada penggulingan Maduro hari ini.
Karena itu, langkah AS di Venezuela bukan kejutan; ia hanyalah bab baru dari praktik lama intervensi demi kepentingan geopolitik dan ekonomi. Jika memang ada tuduhan terhadap seorang kepala negara, jalurnya tentu bukan invasi sepihak, tetapi penyelidikan independen melalui PBB atau Mahkamah Internasional yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dunia harus melihat bahwa pengabaian Amerika terhadap mekanisme internasional ini adalah tanda bahwa tatanan liberal global sedang mengalami krisis serius. Di balik retorika demokrasi dan hukum internasional, logika realisme—zero-sum game, bahwa satu negara hanya bisa menang jika negara lain kalah—masih menjadi penggerak utama kebijakan luar negeri AS.
Sikap unilateralisme AS terhadap Venezuela ini menjadi refleksi bagi masyarakat dunia, bahwa jika dunia membiarkan tindakan sepihak semacam ini terus berlangsung, dunia kedepan semakin melangkah mundur ke era di mana kekuatan adalah penentu segalanya dan AS yang menjadi pemain utamanya. Jika tidak ada langkah berani dari komunitas internasional, maka kita hanya akan menunggu waktu satu persatu negara akan dipersekusi dan diambil alih imperium AS.
