Hasbi Aswar (Pengurus Masyarakat Sosial Politik Indonesia)
Perang antara Rapid Support Forces (RSF) dan Sudan Armed Forces (SAF) yang belum jelas akhirnya menyisakan pertanyakan apakah Sudan masih mungkin dipersatukan, ataukah negara ini akan pecah menjadi dua entitas politik baru seperti antara Sudan Utara dan Sudan Selatan?.
Sejak pecah pada April 2023, konflik ini telah menjadi salah satu perang paling brutal di Afrika modern. RSF, di bawah komando Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, telah berhasil menguasai sebagian besar Darfur, wilayah Kordofan, dan sejumlah kota penting di Sudan bagian barat. Sementara SAF, di bawah pimpinan Abdel Fattah al-Burhan, tetap menguasai Sudan bagian timur dan utara, termasuk Port Sudan yang menjadi pusat administrasi negara sejak Khartoum jatuh ke dalam kekacauan.
Masing-masing pihak kini memiliki wilayah, infrastruktur kekuasaan, serta jejaring dukungan internasional yang berbeda. RSF mendapatkan dukungan signifikan dari Uni Emirat Arab (UEA) serta simpati dari sejumlah aktor di Afrika yang melihat RSF sebagai kekuatan politik baru yang pragmatis dan adaptif. Sementara itu, SAF mendapat dukungan kuat dari Mesir dan sebagian negara Teluk, yang menilai bahwa keberlangsungan SAF lebih menjamin stabilitas politik regional.
Di lapangan, RSF menunjukkan konsolidasi politik yang semakin matang. Pada Agustus 2025 lalu, mereka mendeklarasikan terbentuknya pemerintahan baru di Darfur Selatan. Pemerintahan paralel ini dipimpin langsung oleh Hemedti sebagai ketua dewan, dengan Abdelaziz al-Hilu sebagai wakil dan Mohamed Hassan al-Ta’ishi sebagai perdana menteri. Keberanian RSF membentuk pemerintahan tandingan berpotensi dua hal, yakni menjadi penguasa alternatif Sudan setelah menaklukkan SAF, atau akan menjadi entitas baru yang berdiri sendiri di Sudan bagian barat. Hal ini semakin realistis karena pengakuan internasional terhadap RSF, meski belum formal, semakin nyata dalam praktik diplomasi Afrika, dan Timur Tengah.
Di sisi lain, SAF masih mempertahankan legitimasi sebagai angkatan bersenjata resmi Sudan. SAF juga membawa warisan panjang rezim Omar al-Bashir, termasuk dukungan dari jaringan Islamis yang masih tertanam kuat dalam tubuh birokrasi militer. Ideologi ini sering menjadi pembeda utama antara SAF yang dianggap masih mempertahankan orientasi Islam politik, dan RSF yang memosisikan diri sebagai kekuatan sekuler, anti-sentralisasi, dan lebih terbuka terhadap koalisi sipil.
Dengan peta politik seperti ini, masa depan Sudan dapat bergerak menuju dua arah besar.
Kemungkinan pertama adalah perdamaian nasional, di mana RSF dan SAF kembali ke meja perundingan dan sepakat untuk membentuk satu institusi militer terpadu serta pemerintahan koalisi. Ini sebenarnya bukan hal baru; sebelum perang, sudah ada rencana integrasi RSF ke dalam SAF. Namun RSF selalu menolak melebur sepenuhnya ke dalam struktur militer negara karena khawatir kehilangan otonomi dan posisi strategisnya. Opsi perdamaian tetap mungkin, tetapi memerlukan tekanan internasional yang sangat besar, tingkat kepercayaan antar elit yang hampir mustahil, serta jaminan politik yang menguntungkan kedua pihak.
Kemungkinan kedua, yang semakin kuat selama satu tahun terakhir, adalah Sudan terbelah menjadi dua: Sudan timur yang tetap berada di bawah SAF, dan Sudan barat—terutama Darfur—yang menjadi wilayah kekuasaan RSF. Model ini bukan barang baru dalam sejarah Sudan; negara itu pernah terbelah ketika Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011 setelah perang panjang yang serupa. Namun, berbeda dengan kasus Sudan Selatan yang ditopang mobilisasi identitas dan dukungan internasional, pemisahan Sudan kali ini bisa terjadi tanpa proses referendum dan tanpa legitimasi hukum internasional yang jelas, tetapi tercipta lewat realitas kekuasaan di lapangan.
Jika RSF dapat mempertahankan struktur pemerintahannya, menguasai tambang emas Darfur, dan menjaga dukungan UEA serta negara-negara Afrika Barat yang cukup pragmatis dalam menjalin hubungan diplomatik, maka pembentukan entitas “Sudan Barat” dapat terjadi secara bertahap. Sebaliknya, SAF akan tetap menguasai pusat pemerintahan resmi dan pelabuhan strategis, menjadikan Sudan terpecah menjadi dua zona politik.
Namun pemisahan ini membawa risiko besar. Fragmentasi negara akan memperdalam konflik etnis, memperluas ruang bagi milisi lokal, serta membuka peluang bagi kekuatan eksternal untuk semakin memperkuat pengaruhnya. Sudan bisa berubah menjadi konflik berkepanjangan seperti Somalia, atau terbagi seperti Libya dengan dua pemerintahan yang saling berseberangan namun sama-sama mengklaim legitimasi nasional.
Pada akhirnya, pertanyaan “Sudan akan sampai di mana?” tidak lagi dapat dijawab dengan sederhana. Sudan berada di simpang jalan antara rekonsiliasi yang sangat sulit, atau pembelahan negara, barat dan timur. Selama RSF dan SAF terus mempertahankan wilayah, ideologi, kepentingan geopolitik, dan struktur kekuasaan masing-masing, kemungkinan Sudan kembali bersatu dalam waktu dekat tampak sangat tipis.
Pada akhirnya, dunia hanya bisa menunggu apakah hasil akhirnya adalah Sudan yang bersatu, Sudan yang terbelah, atau Sudan yang memasuki babak konflik yang tak berkesudahan.
