Sikap Myanmar di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) yang kembali menolak tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya sebagai “tidak berdasar” – unsubstantiated – memperlihatkan sikap rezim ini yang terus mengingkari kekerasan yang sudah bertahun-tahun didokumentasikan oleh berbagai lembaga internasional. Pernyataan tersebut terasa janggal ketika dibandingkan dengan tumpukan bukti yang dihasilkan oleh PBB, organisasi HAM, hingga laporan investigatif independen yang menggambarkan betapa sistematisnya kekerasan terhadap komunitas Rohingya.
Laporan UN Fact-Finding Mission on Myanmar (FFM) pada tahun 2018 misalnya menyimpulkan bahwa militer Myanmar melakukan tindakan yang memenuhi unsur genosida. Pembunuhan massal, pemerkosaan terorganisir, penghilangan paksa, hingga pembakaran sedikitnya 392 desa di Rakhine dicatat secara rinci. Laporan tersebut bahkan menegaskan adanya “niat genosida” dan merekomendasikan agar para jenderal Myanmar diadili di pengadilan internasional.
Temuan itu diperkuat oleh Human Rights Watch, yang melalui citra satelit menunjukkan hilangnya puluhan ribu bangunan dan permukiman Rohingya. Amnesty International juga mendokumentasikan kesaksian para penyintas yang menggambarkan aksi kekejaman ekstrem—mulai dari pembakaran bayi hidup-hidup, eksekusi di depan keluarga, hingga penggunaan pemerkosaan sebagai alat teror.
Jumlah warga Rohingya yang mengungsi menjadi bukti lain tentang skala tragedi ini. Sejak 2017, lebih dari 1,17 juta orang melarikan diri ke Bangladesh. Mereka kini tinggal di kamp pengungsian Cox’s Bazar, kawasan yang disebut sebagai pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Kondisinya jauh dari layak: terlalu padat, rentan penyakit, dan tidak memberikan masa depan yang jelas bagi anak-anak Rohingya. Di saat yang sama, Myanmar terus menolak repatriasi secara aman dan sukarela, meskipun di depan ICJ mereka kerap menyampaikan narasi sebaliknya.
Penyangkalan Myanmar ini jelas tidak bisa diterima oleh akal sehat dengan melihat dampak yang luar biasa kepada jutaan warga Rohingya. Apapun alasan rezim junta ini melegitimasi tindakannya.
Namun, tragedi yang lebih menyedihkan lagi adalah lemahnya respon dan sikap dari komunitas internasional menyikapi upaya genosida ini. Dunia Islam, misalnya, belum mampu menunjukkan kepemimpinan kolektif yang seharusnya baik secara bilateral maupun multilateral melalui organisasi OKI misalnya. Dunia Islam semestinya malu, pada Gambia, negara kecil di Afrika Barat, yang berani membawa isu ini ke pengadilan internasional.
Kritik ini juga layak diarahkan kepada ASEAN, organisasi kawasan yang seharusnya menjadi pihak paling peduli karena krisis terjadi di halaman belakangnya sendiri. Namun, ASEAN berulang kali terseok oleh prinsip “non-interference”, sehingga gagal mengambil langkah tegas. Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand memang menyuarakan keprihatinan, tetapi tidak ada tekanan kolektif yang cukup kuat untuk menghentikan kekerasan atau mendorong akuntabilitas.
Di tingkat global, respons negara-negara besar pun tak kalah mengecewakan. Sanksi yang dijatuhkan bersifat parsial, tidak konsisten, dan sering kali dikompromikan oleh kepentingan geopolitik. Tidak ada koalisi internasional yang sungguh-sungguh serius menekan Myanmar agar menghentikan penindasan dan membuka akses bagi mekanisme keadilan internasional.
Kepemimpinan moral justru datang dari negara kecil seperti Gambia. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya sistem solidaritas internasional dalam menghadapi tragedi kemanusiaan yang terang-benderang terjadi.
Inilah potret dari politik dunia kita saat ini, kepentingan nasional selalu menjadi prioritas dibanding kepentingan moral dan kemanusiaan. Padahal, jika komunitas internasional mau serius, kecanggihan teknologi dan komunikasi saat ini sangat mendukung untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih aman bagi umat Manusia. Artinya, tidak cukup waktu lama untuk memaksa rezim Myanmar untuk menghentikan segala kekejaman tersebut jika memang ingin serius.
Jika AS bisa memaksa Venezuela untuk takluk dengan mudah dan cepat, maka semestinya rezim junta bengis Myanmar pun pasti bisa diperlakukan sama.
Hasbi Aswar
Pengurus MSPI (Masyarakat Sosial Politik Indonesia)
