Oleh: Danial Darwis
Pendahuluan
Konferensi Tingkat Tinggi di Markas PBB, New York, pada 28–30 Juli 2025, diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi untuk mempercepat implementasi solusi dua-negara. Dokumen hasilnya, New York Declaration, menegaskan langkah “tangible, time-bound, and irreversible” guna mengakhiri perang di Gaza dan menata jalur menuju Palestina berdaulat berdampingan dengan Israel. Rumusannya lahir dari delapan working groups lintas isu yang diketuai 19 negara/organisasi dengan mandat menyusun rekomendasi operasional (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Arsitektur kebijakan ini memadukan perangkat politik, keamanan, kemanusiaan, ekonomi, hukum, dan narasi strategis secara berlapis. Desain waktu yang tegas dimaksudkan agar proses tidak kembali pada kebuntuan siklus kekerasan. Penyiapan tindak lanjut menuju Sidang Majelis Umum PBB berikutnya menjadi jangkar legitimasi politik. Keterkaitan erat antara capaian jangka pendek dan horizon konsolidasi jangka menengah menjadi prinsip pengarah keseluruhan paket.
Deklarasi menetapkan prasyarat gencatan senjata permanen sebagai batu pijak utama penyelesaian konflik. Butir tersebut diiringi kewajiban pembebasan seluruh sandera dan skema pertukaran tahanan yang diverifikasi pihak ketiga. Penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza diletakkan sejajar dengan pembukaan akses kemanusiaan tanpa hambatan sesuai hukum humaniter internasional. Penguatan mandat dan pendanaan badan PBB terkait, khususnya UNRWA, menjadi bagian integral penanganan krisis pengungsi (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Dalam dimensi jangka panjang, deklarasi menegaskan komitmen pada solusi dua-negara berlandas parameter 1967. Prinsip tersebut dipadukan dengan jaminan keamanan timbal balik dan penghentian kebijakan yang merusak prospek perdamaian. Koherensi antara norma internasional dan langkah lapangan menjadi tolok ukur akuntabilitas.
Aspek paling kontroversial ialah penegasan bahwa Hamas harus mengakhiri peran pemerintahannya di Gaza serta menyerahkan seluruh senjata kepada Otoritas Palestina (PA). Agenda tersebut dipautkan dengan mekanisme disarmament, demobilization, and reintegration (DDR) yang disokong mitra internasional. Untuk menjembatani “hari setelah” gencatan senjata, dibentuk Transitional Administrative Committee di Gaza di bawah payung PA agar fungsi sipil segera berjalan (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Pada saat bersamaan, deklarasi mendorong reformasi tata kelola PA dan integrasi komando keamanan. Keseluruhan paket diarahkan pada satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata di seluruh wilayah Palestina. Pendekatan ini dimaksudkan menutup ruang kompetisi kekerasan intra-Palestina yang menggerus kapasitas institusional. Korelasi erat antara DDR dan rekonstruksi sipil menjadi prasyarat stabilitas.
Meski dukungan luas tercatat, Amerika Serikat dan Israel memboikot forum dengan alasan momentum dan format yang dinilai tidak produktif (Reuters, 2025b; Reuters, 2025c). Washington sebelumnya juga mengimbau sekutu agar tidak hadir, memperlihatkan jurang preferensi kebijakan dengan co-chairs Eropa-Arab (Reuters, 2025a). Sebaliknya, lebih dari seratus negara dan organisasi berpartisipasi, menandai konsolidasi dukungan multilateral bagi peta jalan dua-negara (Government of Ireland, 2025). Sejumlah negara Eropa dan kawasan Arab menyatakan kesiapan mendukung stabilisasi Gaza pasca-gencatan senjata. Perbedaan posisi ini membentuk dinamika kompetitif dalam legitimasi kebijakan. Efektivitas implementasi tetap bergantung pada mandat Dewan Keamanan PBB. Daya dorong politik koalisi pendukung menjadi penentu keberlanjutan agenda.
Isi dan Tujuan Strategis Deklarasi
Disarmament dan Transisi Kekuasaan. Deklarasi secara eksplisit menuntut berakhirnya peran Hamas di Gaza dan penyerahan senjata kepada PA sebagai satu-satunya otoritas yang sah. Prinsip “One State, One Government, One Law, One Gun” diposisikan sebagai fondasi tata kelola keamanan terpadu. Implementasi di lapangan disangga pemeriksaan, pelatihan, pendanaan, dan pemberian nasehat bagi aparat keamanan PA. Transisi administratif diarahkan melalui Transitional Administrative Committee agar layanan publik lekas pulih (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Desain ini menutup ruang spoilers yang memanfaatkan vakum institusional. Penegasan rantai komando tunggal dimaksudkan mengurangi kekerasan fraksional. Penataan ini menjadi prasyarat legitimasi kenegaraan.
Misi Stabilisasi Internasional Sementara. Deklarasi mendukung penempatan UN Stabilization Mission atas undangan PA dengan mandat DK PBB untuk melindungi sipil, memantau gencatan, dan mendukung transfer keamanan (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Paket dukungan mencakup polisi sipil, logistik, teknik, medis, dan pendampingan kelembagaan. Misi ini diharapkan menjadi jembatan menuju kapasitas keamanan domestik yang kredibel. Koordinasi keamanan lintas pihak diproyeksikan menurunkan insiden kekerasan residu. Pelajaran dari arsitektur regional lain, seperti OSCE atau pengalaman Asia Tenggara, disinggung sebagai referensi desain. Keberhasilan misi bertumpu pada mandat jelas, sumber daya memadai, dan aturan pelibatan yang tegas. Kejelasan exit strategy mencegah ketergantungan jangka panjang.
Pengakuan Internasional dan Integrasi Regional. Deklarasi menautkan pengakuan negara Palestina dengan normalisasi dan integrasi kawasan secara bertahap (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Paket Eropa seperti European Peace Supporting Package diproyeksikan menyokong transisi institusional dan ekonomi. New York Call oleh 15 menlu mendorong percepatan pengakuan sebagai langkah esensial menuju solusi dua-negara (Government of Ireland, 2025; France 24, 2025). Sejumlah liputan kebijakan menyebut horizon lima belas bulan sebagai tenggat politik konsolidasi (Al Arabiya, 2025). Pengurutan antara pengakuan, reformasi, dan jaminan keamanan menjadi isu perdebatan. Komitmen publik Israel pada dua-negara dan penghentian permukiman ditekankan sebagai kunci. Konsistensi sinyal internasional diperlukan agar insentif berjalan.
Infografis Aktor Strategis (narasi)
Prancis dan Arab Saudi. Kedua co-chairs memfasilitasi proses multi-pemangku kepentingan, menyinergikan modal diplomatik Eropa dan Arab (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Mereka menggalang 19 co-chairs working groups untuk merumuskan rekomendasi teknis lintas klaster. Kerangka ini menggabungkan desakan reformasi PA, pembatasan permukiman Israel, dan jalur pengakuan internasional. Penjadwalan tindak lanjut diarahkan ke Pekan Tingkat Tinggi MU PBB ke-80. Peran ganda sebagai perumus dan penggalang dukungan meningkatkan ownership politik. Kekuatan koalisi menjadi instrumen pengungkit di forum multilateral. Desain tata kelola implementasi menuntut kepemimpinan berkelanjutan.
Otoritas Palestina (PA). PA diposisikan sebagai payung pemerintahan dan keamanan tunggal di seluruh wilayah Palestina (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Presiden Mahmoud Abbas menegaskan negara Palestina tidak termiliterisasi dan siap mengelola pengaturan keamanan yang saling menguntungkan. Pemilu legislatif dan presiden ditargetkan dalam satu tahun, termasuk partisipasi Yerusalem Timur. Dukungan internasional difokuskan pada fiskal, tata kelola, dan pemberian layanan. Reformasi kelembagaan ditujukan memperkuat legitimasi internal. Integrasi Gaza-Tepi Barat menjadi indikator utama keberhasilan. Koherensi kebijakan menjadi pengaman terhadap delegitimasi.
Hamas. Deklarasi menempatkan Hamas sebagai subjek pelucutan senjata dan pengakhiran peran pemerintahan di Gaza (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Kecaman kolektif atas serangan 7 Oktober dan seruan pembebasan seluruh sandera menegaskan dasar normatif. Dukungan DDR internasional disiapkan agar transisi tidak meninggalkan ruang kekerasan sisa. Respons Hamas yang menolak pelucutan senjata memperlihatkan hambatan implementasi awal (Associated Press, 2025). Resistensi aktor non-negara berpotensi memicu dinamika spoiler. Penanganan risiko memerlukan kombinasi insentif dan penegakan. Komunikasi strategis publik menjadi bagian tak terpisahkan.
Amerika Serikat, Israel, dan koalisi “New York Call.” AS dan Israel memboikot forum dan menyampaikan keberatan terhadap format dan waktunya (Reuters, 2025b; Reuters, 2025c). Washington sebelumnya memperingatkan sekutu untuk tidak hadir, menandai jarak kebijakan dengan co-chairs (Reuters, 2025a). Di sisi lain, New York Call yang ditandatangani 15 menlu Barat menyerukan pengakuan Palestina sebagai langkah esensial (Government of Ireland, 2025; France 24, 2025). Polarisasi ini menciptakan kontestasi narasi legitimasi. Namun spektrum dukungan tetap menunjukkan basis koalisi yang luas. Penataan ulang kepemimpinan diplomatik kawasan menjadi dimensi lanjutan. Koordinasi lintas blok menjadi prasyarat menghindari kebuntuan institusional.
Dinamika Politik dan Reaksi Internasional
Konfigurasi dukungan dan boikot. Absennya AS dan Israel berhadapan dengan partisipasi luas negara lainnya, menghasilkan konstelasi dukungan yang heterogen (Reuters, 2025c; Associated Press, 2025). Bagi pendukung, deklarasi menyediakan kerangka normatif untuk operasionalisasi melalui PBB. Bagi penolak, format forum dianggap memperlemah posisi tawar dan memberi legitimasi tidak proporsional. Perbedaan ini memengaruhi kalkulasi di Dewan Keamanan. Kejelasan mandat dan arsitektur pendanaan menjadi isu teknis utama. Mekanisme pelaporan dan benchmark kemajuan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas. Ruang mediasi tetap terbuka jika ada backchannel efektif.
Normalisasi dan pengakuan negara. Relasi antara pengakuan Palestina dan integrasi kawasan menjadi pusat rancangan diplomasi (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Paket dukungan Eropa menawarkan instrumen fiskal dan teknokratik untuk transisi. New York Call memberi sinyal gelombang pengakuan tambahan dalam beberapa bulan (Government of Ireland, 2025; France 24, 2025). Pemerintah yang mendukung melihat pengakuan sebagai pengungkit stabilisasi Gaza. Skeptisisme muncul terkait pengurutan dan kondisionalitas yang tepat. Keseimbangan antara legitimasi politik dan kepentingan keamanan harus dijaga. Sinkronisasi agenda aktor regional menjadi faktor pengali.
Tantangan implementasi. Di Israel, tuntutan penghentian permukiman, penindakan kekerasan pemukim, dan komitmen publik pada dua-negara menghadapi hambatan politik domestik (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Di Palestina, reformasi PA, pemilu satu tahun, dan integrasi keamanan membutuhkan dukungan finansial-teknis berkelanjutan. Penolakan Hamas atas pelucutan senjata menambah risiko spoiler pada fase awal. Koordinasi keamanan harus mencegah kekosongan otoritas. Tantangan logistik rekonstruksi memerlukan desain trust funds yang transparan. Pengawasan independen dapat menjaga kepercayaan publik. Keberhasilan menuntut coalition management yang telaten.
Persepsi dan legitimasi. Kritik terhadap bias asimetris muncul karena beban reformasi tampak berat di pihak Palestina. Namun deklarasi juga memuat kewajiban eksplisit bagi Israel, termasuk penghentian aneksasi de-facto dan penghormatan hukum internasional (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Legitimasi regional menguat seiring sikap serempak Liga Arab mengecam serangan 7 Oktober. Persepsi publik global dipengaruhi kualitas komunikasi risko-sensitif. Narasi perlindungan sipil dan akuntabilitas harus konsisten dikedepankan. Transparansi monitoring memperkecil ruang disinformasi. Kredibilitas bergantung pada konsistensi tindakan.
Implikasi bagi Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Konsistensi bebas-aktif dan posisi konstruktif. Indonesia tercatat sebagai salah satu co-chairs working group pada klaster keamanan, sehingga memiliki kredit keterlibatan untuk mendorong tindak lanjut di PBB (PTRI New York, 2025). Posisi kebijakan yang konsisten adalah mendukung gencatan senjata permanen dan solusi dua-negara berbasis garis 1967. Penguatan mandat dan pendanaan UNRWA menjadi prioritas kemanusiaan strategis (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Sikap ini dapat dikomunikasikan sebagai dukungan pada hak bangsa, bukan pada kelompok bersenjata. Sensitivitas domestik terkait persepsi atas Hamas dikelola melalui framing perlindungan sipil. Kejelasan pembedaan prinsipil mengurangi polarisasi opini. Konsistensi pesan memperkuat legitimasi.
Opsi operasional: misi stabilisasi dan bantuan institusional. Indonesia dapat mengambil peran non-tempur dalam misi stabilisasi melalui kontribusi polisi sipil, logistik, teknik, medis, dan pelatihan (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Rekam jejak kontribusi penjaga perdamaian PBB memperkuat kelayakan opsi ini (United Nations Peacekeeping, 2025). Di luar aspek keamanan, bantuan teknis fiskal, administrasi pajak, tata kelola kota, dan service delivery dapat disinergikan. Penyaluran dukungan melalui trust funds rekonstruksi dan penguatan institusi PA mengurangi fragmentation. Kerja sama pelatihan regional dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada (United Nations Indonesia, 2024). Keberhasilan menuntut monitoring kinerja berbasis indikator. Transparansi laporan meningkatkan akuntabilitas.
Manajemen relasi besar: Eropa–Arab–AS. Aktivisme dengan Prancis, Arab Saudi, UE, dan Liga Arab perlu diimbangi komunikasi strategis dengan AS (Reuters, 2025a; Reuters, 2025b). Tujuannya memitigasi policy misalignment dan menjaga akses ke arsitektur pendanaan serta keamanan. Indonesia dapat memosisikan diri sebagai jembatan normatif yang mendukung peta jalan tanpa tersubordinasi pada semua formulasi. Kanal dialog substantif mengenai mandat misi, koridor kemanusiaan, dan rules of engagement perlu dipertahankan. Pendekatan ini menjaga kredensial bebas-aktif dan menghindari persepsi keberpihakan blok. Koordinasi pesan di forum GNB dan OKI memperluas constituency dukungan. Konsistensi antar-kanal memperkuat kredibilitas diplomasi.
Koherensi domestik dan regional. Komunikasi publik dalam negeri perlu menekankan orientasi pada perlindungan sipil, penghentian pendudukan, dan solusi politik yang sah (French Republic & Kingdom of Saudi Arabia, 2025). Narasi ini memisahkan dukungan pada hak bangsa dari legitimasi kelompok bersenjata. Secara regional, Indonesia dapat menggalang koalisi pendanaan dan monitoring implementasi melalui OKI dan GNB. Jendela politis “lima belas bulan” yang sering dirujuk media dapat dijadikan milestone penilaian (Al Arabiya, 2025). Sinkronisasi agenda ASEAN dan Liga Arab memberi leveraging effect. Kemitraan teknis Selatan-Selatan memperkuat kapasitas pelaksanaan. Kesesuaian kebijakan lintas tingkatan menjaga konsistensi.
Kesimpulan
Konferensi New York 2025 menandai arus utama diplomasi internasional untuk mengakhiri perang Gaza dan merevitalisasi solusi dua-negara. Inti strateginya meliputi pelucutan senjata Hamas dan pengakhiran pemerintahannya di Gaza. Transisi tata kelola diarahkan kepada PA melalui komite administrasi transisional. Penempatan misi stabilisasi PBB bersifat sementara dengan mandat perlindungan sipil dan dukungan transfer keamanan. Agenda ini dipadukan dengan reformasi PA, pemilu dalam satu tahun, dan penghentian permukiman. Pengakuan internasional dan integrasi kawasan menjadi jalur penguatan legitimasi. Kohesi koalisi internasional menjadi faktor penentu.
Bagi Indonesia, momentum ini menguji konsistensi bebas-aktif dan kapasitas memainkan peran konstruktif. Dukungan normatif, kontribusi teknis non-tempur, dan penguatan institusi PA merupakan pendekatan yang sejalan. Diplomasi penggalangan pendanaan dapat disertai penguatan UNRWA dan trust funds rekonstruksi. Manajemen relasi Eropa–Arab–AS menjaga ruang gerak strategis. Komunikasi publik berbasis perlindungan sipil memelihara dukungan domestik. Penekanan pada rule-based order memperkuat posisi moral dan praktis. Koherensi kebijakan lintas forum menambah daya dorong.
Ke depan, efektivitas New York Declaration ditentukan oleh tiga faktor utama. Pertama, kejelasan mandat, aturan pelibatan, dan sumber daya misi stabilisasi. Kedua, kemajuan reformasi PA serta kesiapan penyelenggaraan pemilu tepat waktu. Ketiga, kepatuhan Israel terhadap penghentian permukiman dan komitmen publik pada dua-negara. Sejumlah peliputan menautkan horizon lima belas bulan sebagai tenggat politis konsolidasi. Penetapan benchmarks dan reporting periodik meminimalkan risiko mission creep. Kepemimpinan koalisi menjadi katalis percepatan implementasi.
Daftar Pustaka
Al Arabiya. (2025, July 30). Two-State Conference sets 15-month timeline for creation of Palestinian state. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2025/07/30/twostate-conference-sets-15month-timeline-for-creation-of-palestinian-state
Associated Press. (2025, July 29). UN conference backs two-state solution, calls on Israel to commit to a Palestinian state. https://apnews.com/article/7373306d09d7efbb634dab53be711586
France 24. (2025, July 30). France, 14 other nations issue ‘New York Call’ urging recognition of Palestine. https://www.france24.com/en/middle-east/20250730-france-14-other-nations-issue-new-york-call-urging-recognition-of-palestine
French Republic & Kingdom of Saudi Arabia. (2025, July 30). New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution (Outcome document, High-Level International Conference). Mission permanente de la France auprès des Nations Unies. https://static-cdn.toi-media.com/www/uploads/2025/07/NV_High-Level-Conference-Outcome-document.pdf
Government of Ireland, Department of Foreign Affairs. (2025, July 30). Tánaiste joins 14 Foreign Ministers in New York Call for immediate Gaza ceasefire and two-state solution. https://www.gov.ie/en/department-of-foreign-affairs/press-releases/t%C3%A1naiste-joins-14-foreign-ministers-in-new-york-call-for-immediate-gaza-ceasefire-and-two-state-solution/
PTRI New York (Kementerian Luar Negeri RI). (2025, July 29). Roundtable II… Reporting by the Co-Chairs of Working Group 2 (Security). https://kemlu.go.id/newyork-un/pernyataan/2025/2025/roundtable-ii-of-the-un-high-level-international-conference-on-the-peaceful-settlement-of-the-questions-of-palestine-and-the-implementation-of-the-two-state–solution-reporting-by-the-co-chairs-of-working-group-2
Reuters. (2025a, June 11). Exclusive: US slams UN conference on Israel-Palestinian two-state solution, warns allies not to attend. https://www.reuters.com/world/europe/us-warns-against-attending-un-conference-israel-palestinian-two-state-solution-2025-06-11/
Reuters. (2025b, July 24). US will not attend Israel two-state conference at UN, State Dept says. https://www.reuters.com/world/middle-east/us-will-not-attend-israel-two-state-conference-un-state-dept-says-2025-07-24/
Reuters. (2025c, July 28). UN meets to urge support for two-state solution but US, Israel boycott. https://www.reuters.com/world/middle-east/un-meets-urge-support-two-state-solution-us-israel-boycott-2025-07-28/
United Nations Indonesia. (2024, November 26). Indonesia leads leveraging regional training partnerships to enhance peacekeeping. https://indonesia.un.org/en/284438-indonesia-leads-leveraging-regional-training-partnerships-enhance-peacekeeping
United Nations Peacekeeping. (2025). Troop and police contributors (country rankings and monthly strength reports). https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors
