Hasbi Aswar, Masyarakat Sosial Politik Indonesia.
Pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta dalam kuliah umum di Universitas Islam Indonesia (UII) membuka kembali ruang diskusi strategis mengenai urgensi penyatuan dunia Islam dalam satu kerangka politik. Gagasan ini sangat relevan, dan semakin mendesak mengingat kegagalan sistem global—baik liberalisme ekonomi, liberalisme politik, maupun lembaga-lembaga internasional—dalam menciptakan tatanan dunia yang adil, stabil, dan manusiawi.
Ketika tatanan global berbasis Barat mendominasi dunia sejak akhir Perang Dunia II, harapan bahwa pasar bebas, demokrasi liberal, dan multilateralisme akan menjaga perdamaian tidak pernah benar-benar terwujud. Kegagalan PBB menghentikan genosida di Gaza, bias politik global terhadap kepentingan negara-negara besar, serta fragmentasi dunia Islam yang terus berlanjut, memperlihatkan bahwa umat Islam tidak dapat mengandalkan sistem global yang dibangun atas dasar kepentingan kekuatan besar. Dalam konteks inilah gagasan Anis Matta menemukan momentumnya.
Secara historis, penyatuan dunia Islam bukanlah utopia. Selama lebih dari 13 abad, dunia Islam pernah berada di bawah satu entitas politik—dari Daulah Nabi Muhammad SAW di Madinah, Khulafaur Rasyidin, hingga Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah—yang berhasil menaungi berbagai etnis, agama, dan mazhab. Keberhasilan ini lahir dari gagasan orisinil yang menjadi fondasi penyatuan: Islam itu sendiri.
Islam menawarkan worldview yang menyatukan, hukum yang mengatur, serta visi politik global yang melindungi umat sekaligus mengemban misi kemanusiaan universal. Sistem ini mampu menciptakan stabilitas internal dan melahirkan peradaban besar yang mendominasi ilmu pengetahuan, teknologi, militer, dan diplomasi selama berabad-abad.
Karena itu, ketika Anis Matta menyatakan perlunya “satu sistem politik” atau minimal “satu spektrum pemikiran” bagi dunia Islam, sesungguhnya ia sedang menghidupkan kembali diskursus peradaban yang pernah menjadi kenyataan historis umat Islam. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa gagasan besar tidak pernah cukup tanpa power politik besar.
Tidak ada proyek integrasi—baik Amerika Serikat (Nato), Uni Eropa, ataupun Uni Soviet—yang lahir dari ide saja. Semua membutuhkan kekuatan politik yang memaksa, menyatukan, dan memimpin.
Demikian pula dalam sejarah Islam. Penyatuan jazirah Arab, Syam, Persia, Afrika Utara, hingga Anatolia dan Balkan tidak terjadi tanpa: Negara inti (core state) yang kuat, dimulai dari Madinah; Kepemimpinan politik yang memiliki visi global, dari Khulafaur Rasyidin hingga Sultan Abdul Hamid II; dan Kekuatan militer yang disegani, yang memberikan perlindungan internal bagi warganya dan aktif dalam melakukan upaya penyatuan politik global (proses unifikasi).
Islam menegaskan bahwa penyebaran dan penjagaan ajaran hanya dapat dilakukan secara optimal melalui negara kuat—negara superpower—yang dihormati oleh komunitas internasional. Tanpa kekuatan tersebut, umat Islam akan terus menjadi korban hegemoni global sebagaimana terlihat dalam konflik Palestina, Suriah, Yaman, Afghanistan, dan Sudan saat ini.
Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan Utama yang mesti dilalui oleh dunia Islam untuk menuju pada negara ideologis superpower yang berpengaruh itu antara lain: Mengadopsi ideologi politik Barat—dari nasionalisme, sosialisme, hingga kapitalisme; Bergantung secara ekonomi dan militer pada Barat, termasuk dalam senjata, mata uang, hingga teknologi strategis dan terjebak dalam rivalitas internal (ashabiyyah) yang dipertajam oleh kepentingan asing (misalnya konflik Saudi–Iran, Turki–Arab, Pakistan–India–Teluk).
Selama ideologi politik yang memandu negara-negara Islam tetap bersumber dari Barat dan selama ketergantungan struktural terhadap AS, Uni Eropa, dan IMF masih berlangsung, maka penyatuan dunia Islam hanya akan menjadi wacana normatif atau sekedar angan-angan semata.
Oleh sebab itu, Apa yang disampaikan Anis Matta sangat penting: dunia Islam membutuhkan sistem politik atau setidaknya spektrum pemikiran yang menyatukan. Untuk menuju ke arah itu, yang harus dilakukan negara-negara Islam, termasuk Indonesia, adalah meneladani umat Islam terdahulu dengan menjadikan Islam sebagai fondasi politik, ekonomi, dan visi peradaban serta visi menjadi negara superpower yang disegani dunia. Dengan itu, Penyatuan dunia Islam bukan hanya mungkin, tetapi logis secara historis dan realistis secara geopolitik saat ini.
